Sekilas Ekonomi: Kenaikan Harga BBM

KENAIKAN HARGA BBM

Untuk ke sekian kalinya pemerintahan SBY berniat untuk kembali menaikkan harga BBM. Padahal pada saat kenaikan BBM pada tahun 2005 lalu, sebagaimana dimuat di sejumlah mass media, SBY sempat berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM.

Jika kita simak, sejak dilantik Oktober 2004, pemerintahan SBY setidaknya telah dua kali menaikkan harga BBM. Pertama, pada Maret 2005 harga BBM dinaikkan sekitar 22-47 persen. Kedua, pada Oktober 2005 dengan kenaikan rata-rata sebesar 126 persen. Kali ketiga akan dilakukan per April 2012 mendatang dengan rencana kenaikan sebesar persen 33%.

Janji sang presiden pun kini mulai digugat. Sejumlah kalangan mencoba mengingatkan kembali publik soal itu dan semakin menambah keruh polemik pro kontra kenaikan harga BBM. Penulis sendiri adalah pihak yang tidak setuju dengan rencana kenaikan BBM.

Apalagi mengingat lagi-lagi setiap kali BBM akan dinaikan, asumsi dan logika pemerintah tidak pernah berubah. Alasan kenaikan selalu bersandar pada alasan karena naiknya harga minyak dunia melebihi angka USD 100, sementara asumsi harga minyak di APBN 2011 berada pada angka USD 80 per barel.

Mengapa pemerintah kita selalu terjebak dengan persoalan yang sama? Keledai saja tidak mau terjerembab dua kali di lubang yang sama. Lalu mengapa kenaikan BBM menjadi masalah periodik (langganan) yang seolah tidak terhindarkan, dan kerap menambah beban masyarakat serta memicu chaos politik. Mengapa setelah sekian lama tidak terlihat juga upaya untuk terhindar sepenuhnya dari resiko kenaikan BBM?

Toh banyak langkah proaktif bisa ditempuh, misalnya dengan membuat perencanaan anggaran yang lebih akurat, merancang roadmap kemandirian (keswadayaan) energi dan bahan bakar, mengeksplorasi energi-energi alternatif pengganti minyak. Benarkah alasan-alasan dan asumsi yang dikemukakan pemerintah untuk menaikkan BBM tersebut, ataukah hanya mengada-ada saja? Dan banyak pertanyaan lainnya yang tidak pernah terjawab.

Ironisnya, masyarakat terlanjur berharap banyak kepada pemerintahan SBY untuk dapat mengurangi beban berat yang dipikul masyarakat. Harapan tersebut pun diwujudkan dalam dukungan masyarakat secara politik terhadap SBY. Namun ternyata balasannya tidak seperti yang diharapkan. Pemerintah ternyata memilih untuk menjadi safety player. Dengan Alasan Efisiensi Anggaran

Penyebab Kenaikan Harga BBM

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah ingin menaikan harga BBM bersubsidi diantaranya :

1. Melonjaknya Harga Minyak mentah dunia.
Pada akhir bulan Februari lalu harga minyak mentah dunia sudah mencapai 110,50 dolar AS per barel, tertinggi sejak Mei 2011 . Harga ini yang memicu pemerintah mengambil keputusan untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang menyebabkan respon dari kalangan mahasiswa dan buruh untuk menyuarakan dengan aksi turun kejalan raya .

2. Ketegangan yang terjadi di timur tengah ,
Ketegangan di timur tengah ini menjadi salah satu faktor terutama Ketegangan telah meningkat di Teluk karena kebuntuan antara dan Iran dan Barat, yang memberlakukan sanksi terhadap Teheran atas program nuklirnya yang dikhawatirkan Barat dapat mendorong pengembangan senjata atom. Para pejabat Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz yang strategis jika sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa mempengaruhi ekspor minyak.

3. Pembelian kendaraan yang tinggi
Pembelian kendaraan yang meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan pemerintah harus menaikan harga BBM , menurut menteri ESDM jero wacik “Disatu sisi bersyukur pabrik mobil banyak produksi, banyak yang mampu beli, ekonomi kita tumbuh dengan baik. Disatu sisi BBM akan berkurang.”

4. Menyelamatkan APBN .
APBN 2010 terancam tidak bisa berjalan karena kenaikan harga minyak dunia yang sekarang mendekati USD115 per barel dengan asumsi APBN USD90 per barel. Nah, USD110 per barel saja minyak dunia kalau mau APBN berimbang dan aman maka perlu dilakukan beberapa upaya-upaya pengamanan, di antaranya pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri.

rencana kenaikan BBM bensin sebesar seribu lima ratus Rupiah, sehingga harga awalnya dari empat ribu lima ratus Rupiah menjadi enam ribu Rupiah memberikan nilai kenaikan sebesar 25 persen, yang bisa memberikan dampak kenaikan biaya operasional sehari-hari.

Kenapa pemerintah bersikeras menaikkan harga BBM ketimbang menyelenggarakan konversi BBM menuju BBG atau bahan bakar gas, yang berlaku bagi pemilik mobil yang notabene mewakili masyarakat kelas menengah keatas?

Hal ini dikarenakan secara infrastruktur, pemerintah belum siap untuk menyediakan alat konversi BBG. Selain itu, tidak mungkin pemerintah memberikan peraturan yang bersifat memaksa secara mendadak, hanya dalam waktu tiga bulan sebelum masa berlakunya. Di negara manapun, pengenalan akan suatu produk perundangan membutuhkan waktu antara enam bulan sampai dengan 3 atau lima tahun. Hal ini dimaksudkan agar warga terkait bisa memahami dan menyadari maksud dari peraturan pemerintah, sekaligus juga agar keputusan bisa berjalan dengan wajar tanpa mengalami gejolak yang berarti.

Kenaikan BBM ini akan memberikan dampak yang nyata secara multi sektoral dan bukannya tidak mungkin akan mengarah pada gejolak multi dimensi. Kita akan membahas seberapa besar pengaruh kenaikan BBM dari beberapa faktor berikut ini.

Dampak Ekonomi

Di bidang ekonomi, kenaikan BBM secara pasti akan menaikkan biaya operasional sehari-hari. Pengaruh yang sangat terasa adalah kenaikan biaya transportasi jalan raya, yang akan diikuti dengan kenaikan biaya listrik dan air, kenaikan tarif tol. Dan pada gilirannya akan berdampak pada kenaikan sembako (sembilan bahan pokok).

Bilamana kenaikan ini tidak diserta dengan kenaikan pendapatan, maka akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Bilamana seorang kepala keluarga dengan dua orang anak setingkat SD/SMP, memiliki penghasilan per bulan satu juta lima ratus ribu. Maka kenaikan biaya hidup sebesar 15 sampai dengan 25 persen per bulan pasti akan menambah jumlah hutang mereka. Dengan asumsi kebutuhan per bulan sebesar 1,6 juta, akan menambah jumlah hutang sebesar 200 sampai dengan 300 ribu sebulan. Belum lagi bila ditambahkan dengan kenaikan biaya pendidikan, maka akan kita lihat lebih banyak lagi warga miskin di negeri ini.

Di bidang industri akan menambah biaya transportasi bahan baku dan pada distibusi barang jadi kepada masyarakat luas di satu sisi. Di sisi lain, tingkat daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Sehingga bisa terjadi penumpukan barang-barang produksi. Bilamana hal ini tidak terjadi perbaikan, di masa mendatang akan meningkatkan biaya operasional (overheat production), sehingga akan terjadi pengurangan jumlah buruh dan menaikkan jumlah pengangguran di Indonesia.

Dampak Sosial

Dilihat dari sisi sosial, pengaruh dari kenaikan BBM akan memberikan dampak pemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tingginya biaya hidup, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan.

Hal ini akan menjadikan mereka yang selama ini hidup pas-pasan menjadi miskin karena tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup. Pada skala besar akan menjadi fenomena pemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

Jangan kaget, bilamana nanti kita akan melihat di sekitar kita, semakin banyak pengemis di jalanan, para pemulung sekitar tempat tinggal dan semakin maraknya pelacuran serta semakin banyak dijumpai kejadian kriminal di negeri ini.

Bagi mereka yang berada dan dekat dengan lingkaran kekuasaan, hal ini akan membuat mereka menaikkan pungutan liar dan nilai uang yang dikorupsi, dengan alasan untuk “menutup” kenaikan BBM.

Dampak Politik

Secara politis, dengan terjadinya kenaikan BBM akan mengakibatkan semakin tingginya biaya politik yang harus dibayar dan semakin maraknya penyelewengan penyelenggaraan kekuasaan yang terjadi di negeri ini.

Adalah merupakan rahasia umum, pemberian sejumlah “biaya siluman” dalam menggolkan suatu peraturan. Dana ini tentunya tidak tertulis dalam lembaran administrasi negara. Namun berlangsung secara “wajar” dalam penyelenggaraan administrasi kenegaraan.

Dengan adanya permintaan kenaikan BBM tentunya jumlah yang diminta juga akan semakin besar, dengan alasan agar tidak terjadi gejolak yang meningkat di masyarakat dan juga untuk “menenteramkan” anggota partai dan para simpatisan.

Di satu sisi, besarnya biaya siluman ini akan berdampak pada pengurangan anggaran di sektor lain, biasanya anggaran yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, yang dianggap “tidak penting”. Sehingga kemungkinan jumlah masyarakat yang terlayani dalam bidang kesejahteraan akan semakin jauh berkurang.

Bilamana hal ini terjadi, maka pengurangan biaya kesejahteraan seperti, pelayanan kesehatan dan fasilitas infrastruktur. Hal akan menjadikan masyarakat kelas bawah yang mengharapkan bantuan menjadi semakin terpuruk.

Kompensasi dampak kenaikan BBM seperti bantuan langsung tunai (BLT) pun tidak akan bisa memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Selain karena tidak tepat sasaran juga banyak potongan di dalamnya.

Bilamana kondisi semacam ini berlangsung terus, bisa menimbulkan berbagai keresahan yang berujung pada gejolak sosial dan politik di masyarakat.

Seperti kita baca di berbagai media, saat ini masyarakat kita dalam kondisi temperamen. Sehingga bila ada masalah sedikit saja yang melibatkan aparat dan masyarakat bisa berakibat kerusuhan massa.

Di sisi lain, juga akan menjadikan suatu alasan kuat bagi para “lawan politik” partai yang berkuasa untuk mendiskreditkan pemerintah, dengan salah satu alasan “tidak melindungi” kepentingan masyarakat bawah dan kurang bijak dalam kondisi sulit untuk menaikkan harga BBM.

Hal ini juga ditunjang dengan masalah carut marut dalam pemerintahan, termasuk penanganan korupsi yang tidak jelas ujung pangkalnya dan kapan berakhirnya.

Berbagai alasan tersebut di atas bisa menjadi salah satu senjata dalam mendiskreditkan pemerintah dan partai yang berkuasa saat ini. Dalam periode selanjutnya bisa menjadi sarana untuk melakukan empeachment terhadap presiden.

Bilamana pemerintah tidak mewaspadai dampak multi dimensi yang akan terjadi, maka nasib negeri ini sebagai negara yang gagal (fail state) hanya menunggu waktu saja. Dan kita juga hanya bisa berharap dan berdoa bagi keselamatan kita masing-masing.

Dari dampak-dampak di atas yang mungkin akan terjadi , oleh sebab itu pemerintah sudah menyiapkan beberapa solusi untuk menekan dampak-dampak tersebut . antara lain

Ø Pemerintah menyiapkan BLTS (Bantuan langsung tunai sementara) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Solusi Dari kelompok kami .

Solusi buat Pengusaha angkutan .

Sebenarnya pengusaha angkutan tidak perlu ikut menaikkan sebesar persentase kenaikam BBM. Jika dihitung, jumlah kursi di dalam angkutan pun sudah mengakomodasi tarif standar. Di sinilah terjadi kekeliruan dalam menyikapi kenaikan harga BBM oleh pengusaha angkutan. Akibatnya, kalau ongkos transportasi naik maka biaya angkutan barang pasti naik. Maka, tambah lagi biaya produksi dari perusahaan itu.

Solusi untuk masyarakat .
Pertama, masyarakat mencari alat transportasi alternatif lainnya yang kurang menggunakan BBM atau tidak menggunakan BBM. Jadi beralih ke city car yang hemat BBM. Tetapi itu hanya salah satu sudut. Pengeluaran masyarakat sebenarnya tidak bisa lepas dari imbas kenaikan harga BBM. Jadi alternatif lainnya bisa menggunakan sepeda motor atau sepeda yang hemat energi.

Kedua, mahasiswa mengurangi perilaku turun ke jalan ketika berdemonstrasi karena masyarakat bukan penentu kebijakan dan bukan penerima aspirasi. Mereka sebaiknya ke DPRD menindaklanjuti rencana kenaikan harga BBM. Karena selalu demo, maka akan menambah penggunaan kenaikan harga BBM.

Ketiga, perusahaan melakukan upaya efisiensi secara superior yaitu efisiensi input, proses dan outputnya. Peusahaan tidak hanya tergantung kepada moment namun memilik rencana untuk ke depan .